header 728 x 90 3

Industri Kayu dan Kehutanan Harus Menjadi Raja di Negeri Sendiri

Bagi pelaku usaha di industri berbasis kayu dan kehutanan, liberalisasi perdagangan bukan hal baru. Jauh-jauh hari sebelum pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku, pengusaha produk kayu dan kehutanan sudah fokus menggarap pasar ekspor.

Putu Gede Widnyana, contohnya, selama ini mengekspor produk kerajinan tangan ke  Eropa dan Amerika serikat (AS). Pemilik GG Export Gangga Sukta ini mengatakan, lebih fokus menyasar pasar ekspor dibandingkan pasar dalam negeri. Rata-rata, ia mengekspor kerajinan tangan sebanyak dua container setiap bulan.

Meski MEA sudah berlaku secara resmi sejak akhir tahun 2015, Putu belum merasakan gaung  perdagangan bebas di ASEAN. Alih-alih berekspansi menggarap pasar ekspor di ASEAN, Putu memilih wait and see terlebih dahulu.

Memang, bagi Putu, pasar bebas ASEAN bisa menjadi peluang. Sebab, permintaan produk kerajinan tangan dari negara –negara ASEAN selama ini minim. Belakangan, permintaan kerajinan tangan justru datang dari negara-negara di afrika dan Amerika Latin.


Ia berharap, MEA akan menjadi peluang menarik bagi pengusaha lantaran mendorong permintaan kerajinan tangan dari negara ASEAN. Toh, ibarat dua sisi mata uang yang sama, MEA menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Pengusaha yang sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam dunia ekspor produk kerajinan tangan ini khawatir, pasar bebas ASEAN hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar produk industri kayu negara-negara ASEAN lainnya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Taufik Gani, mengamini industri berbasis berbasis kayu dan kehutanan sudah siap menghadapi MEA. Sebab, sebelum gong perdagangan bebas ASEAN dimulai, pelaku industri  sudah berorientasi ekspor. “Sebanyak 95% anggota Asmindo berorientasi ekspor,” ujar Taufik.

Dengan adanya MEA, sekat geografis yang membatasi negara tidak lagi berlaku. Karena itu, lalu-lintas barang, jasa, maupun tenaga kerja antarnegara ASEAn bisa bergerak dengan leluasa. Indonesia bukan lagi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Pasar produk Indonesia juga bukan hanya sebanyak 250 juta orang. Dengan MEA, pasar produk Indonesia membengkak menjadi 622 juta orang yang tersebar di seluruh negara kawasan ASEAN.

Dari kacamana ini, MEA menjadi peluang emas bagi industri kayu dan kehutanan kita. Namun, jangan lupa, hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara di ASEAN. Pasar Singapura, contohnya, tidak lagi sebanyak 5,39 juta penduduk yang tinggal di pulau yang berukuran lebih kecil dibandingkan luas DKI Jakarta.

Itu sebabnya, Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Soenoto, mengatakan, dengan tujuan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, MEA menjadikan setiap negara di ASEAN memiliki kesempatan yang sama dengan Indonesia. Didukung sumber daya alam dan sumer daya manusia (SDM Indonesia, negara lain memiliki kesempatan tinggi untuk mengekspor produk kayu dan kehutanan baik ke Amerika Serikat maupun ke Eropa.

Bukan apa-apa, sumber daya alam kita merupakan berkah bagi industri berbasis kayu dan kehutanan. Dibandingkan negara ASEAN lain, Indonesia memiliki kawasan hutan paling luas dan produksi kayu berlimpah. Dengan MEA, negara lain bisa memanfaatkan sumber daya kehutanan yang dimiliki Indonesia. Karena itu, Soenoto mengingatkan, tanpa perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, MEA akan membuka pintu bagi terkurasnya sumber daya alam kehutanan Indonesia. Selain itu, MEA juga menjadi pintu bagi banjir produk industri berbasis kayu asal negara lain ke pasar Indonesia.

Harus Menjadi Raja di Negeri Sendiri

Harus Menjadi Raja di Negeri Sendiri

Persaingan furniture

Mengandalkan biaya bahan baku nan murah dari negeri sendiri memang belum cukup menjadi bekal bagi industri berbasis kayu dan kehutanan bersaing dalam kancah MEA. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan kehutanan Kementrian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad memperkirakan, di industri berbasis kayu, persaingan antarnegara ASEAN paling sengit terjadi di sektor furnitur.

Toh, Taufik mengatakan, pengusaha furniture Indonesia tidak gentar menghadapi persaingan  dari negara ASEAN lainnya. Apalagi, selama ini produk furnitur kita sudah melenggang ke berbagai negara di dunia seperti China, AS, Jepang, maupun negara-negara Eropa.

Toh, bukan berarti tidak ada ancaman dari negara ASEAN. Di sektor furniture, Nurlaila mengatakan, negara yang harus diwaspadai adalah Vietnam. Sebab industri furniture Vietnam lebih efisien dibandingakan dengan industri kita

Industri furniture Vietnam memang berkembang begitu pesat. Taufik memberikan gambaran, lima tahun lalu, ekspor furniture Indonesia senilai US$ 1,8 miliar. Pada saat itu, nilai ekspor furniture Vietnam masih berada di bawah Indonesia. Kini, nilai ekspor funitur kita baik dari kayu maupun rotan masih di kisaran US$ 2 miliar. Sedangkan nilai ekspor furniture Vietnam melonjak menjadi US$ 5 miliar.

Toh, sejauh ini, Vietnam belum menjadi ancaman buat Indonesia. Pasar ekspor Indonesia juga tidak menurun saat kinerja ekspor Vietnam melambung. Produk furniture Vietnam juga belum masuk ke Indonesia. Tapi, Nurlaila mengingatkan, Vietnam menjadi saingan terberat Indonesia dalam menggarap pasar ekspor furniture di Eropa.

Kepala Sub Direktorat Industri Kayu dan Rotan Kementrian Perlindungan Tri Haryanta, mengatakan, orientasi industri furniture kita saat ini adalah mengejar Vietnam. Karena itu, pemerintah bersama industri menargetkan ekspor furniture baik dari kayu maupun rotan pada tahun 2019 mencapai US$ 5 miliar.

Di Industri berbasis kayu dan kehutanan, menurut Nurlaila, produk andalan Indonesia adalah pulp dan kertas. Di sektor ini, Indonesia jelas sangat siap bersaing dengan warga ASEAN lainnya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan mengatakan, di ASEAN, industri pulp dan kertas Indonesia juara. Malah, industri kita sudah siap menggelar perdagangan bebas sejak tahun 1990-an lalu. Bea masuk pulp dan kertas ke Indonesia juga sudah 0%.

Tahun lalu, Indonesia mengekspor pulp dan kertas ke 84 negara. Di dunia, Indonesia tercatat sebagai 10 besar eksportir terbesar produk pulp dan kertas. Apalagi kualitas kertas buatan Indonesia setingkat dengan buatan Eropa dan AS, dengan biaya produksi yang lebih efisien.

Biaya produksi kertas di Eropa dan AS di atas $300 per ton. Sedangkan biaya produksi kertas kita di kisaran US$200. “Pesaing kita hanya Brasil dengan biaya produksi di kisaran US$ 150 per ton,” ujar Rusli.

Rusli yakin, pelaku usaha industri pulp dan kertas tidak gentar mengahadapi persaingan dari negara ASEAN. Sebab, tidak ada industri kertas di ASEAN yang lebih efisien dibanding Indonesia. Namun, di sisi tenaga kerja, industri bubur kertas dan kertas akan kebanjiran tenaga kerja asing dari negara ASEAN. Thailand, misalnya sudah memiliki sekolah pulp dan kertas.

Industri Pulp dan kertas boleh saja merasa pasar dalam negeri masih aman. Namun, industri berbasis kayu dan kehutanan lainnya tampaknya tidak boleh berleha-leha.

Memang, ekspor produk berbasis kayu dan kehutanan antarnegara ASEAN masih kecil dibandingkan dengan ekspor ASEAN ke negara di luar ASEAN. Namun, bukan berarti pasar Indonesia aman dari serangan produk furniture negara ASEAN lainnya. Apalagi, industri furniture Vietnam jauh lebih efisien dibandingkan industri mebel Indonesia.

Selain itu, Taufik mengatakan, Indonesia juga harus siap menghadapi gempuran produk mebel asal China. Untuk membendung banjir produk mebel China, industri furniture ASEAN sudah membentuk ASEAN Furniture Industry Council (AFIC) sebagai langkah awal integrasi dalam MEA.

Taufik, yang juga Wakil Ketua AFIC, mengatakan, AFIC menjadi sarana kerjasama dan pameran skala Internasional. Di forum ini, tiap anggota juga saling bertukar informasi mengenai bahan baku murah.

Taufik mengakui, pengusaha furniture selama ini kurang fokus menggarap pasar dalam negeri. Karena itu, pelaksanaan MEA harus membuat pengusaha Indonesia fokus menggarap pasar domestic. Jangan sampai pasar Indonesia justru kebanjiran produk mebel negara ASEAN lainnya.

Untuk itu, Asmindo tengah menyusun peta jalan Mebel Nasional berbasis riset dan pengembangan. Nantinya, lembaga pemerintah maupun BUMN akan diminta menggunakan produk Mebel Nasional.

Untuk desain Mebel Nasional, Asmindo akan menggandeng Badan Ekonomi Kreatif. Sebab, lantaran selama ini menyasar pasar ekspor, desain furnitur kita sudah terbawa desain untuk pasar luar negeri. “Jangan sampai kantor pemerintah justru menggunakan mebel impor,” imbuh Soenoto.

Soenoto mengatakan, pemerintah juga harus memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan industri berbasis kayu dan kehutanan. Birokrasi harus disederhanakan. Begitu pula, jangan ada lagi pungutan liar bagi pengusaha. Dengan adanya pungutan liar, tidak mungkin industri furniture kita bersaing dengan dengan Vietnam. Sebab, kinerja ekspor furniture Vietnam meningkat pesat lantaran pemerintah Vietnam membabat habis berbagai hambatan dan memberikan privilege bagi industri furniture.

Nurlaila mengatakan, pemerintah terus mendukung pengembangan industri berbasis kayu dan kehutanan dengan menggelar deregulasi dan debirokrasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Misalnya Oktober lalu, kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 yang menghapus ketentuan kewajiban eksportir memiliki dokumen eksportir terdaftar industri kehutanan (ETPIK).

Untuk kelompok furniture, pelaku usaha juga wajib memiliki sertifikat legalitas kayu (SLK). Mereka cukup melampirkan fotokopi pembelian dari pemasok yang mengantongi SLK. Memang, sistem verifikasi legalitas kyau (SVLK) sebetulnya sangat bermanfaat bagi pengusaha yang mengekspor produk berbasis kayu ke negara tertentu di Eropa. Namun belum semua negara menerapkan standar legalitas kayu. Selain itu biaya untuk mendapatkan SLK juga tidak murah.

Menghadapi MEA, Kementrian Perindustrian (Kemperin) sudah menyusun standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk berbasis kayu. Memang pemerintah belum mewajibkan SNI furniture. Namun, penerapan SNI produk kayu nantinya akan bermanfaat untuk mengantisipasi banjir furniture dari luar negeri.

Untuk tenaga kerja, Kemperin juga sudah menyusun standar kompentensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang furniture. Dari 150-200 unit kompetensi, Kemperin sudah merampungkan 38 unit kompetensi. Penyusunan SKKNI ini untuk mengantisipasi banjir tenaga kerja dari negara lain di sektor furniture.

Di samping itu, Kemperin juga aktif menggelar pelatihan di bidang produksi. Tahun lalu, Kemperin menggelar tujuh kali pelatihan di bidang furniture. “Tahun ini, kami akan mengembangkan pelatihan teknik desain mebel,” ujar Tri.

Selain itu, pemerintah juga aktif memfasilitasi pameran produk mebel di luar negeri. Yang tak kalah penting, Tri mengatakan, pemerintah bersama asosiasi sedang menjajaki kemungkinan mengadakan restrukturisasi mesin furniture. Sebab, dibandingkan China, produktifitas industri Mebel kita masih rendah lantaran masih mengandalkan tangan.

Belajar sb1m yuk